Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Jhonson Rajagukguk foto : Iwan/mr

Kepala Badan Keahlian DPR RI Kadir Jhonson Rajagukguk mengatakan bahwa sinergitas antara Banggar dan Komisi penting untuk semakin mempererat peran Banggar di DPRD. Sebagaimana hal ini dituangkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 yakni di dalam pembahasan RAPBD,  Banggar diminta berkonsultasi dengan Komisi.

“Sebelum diambil keputusan mengenai RAPBDnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan masing-masing Komisi sehingga nanti anggaran itu betul-betul menggambarkan alokasi untuk Kemeterian dan Lembaga yang merupakan kemitraan yang ada pada komisi-komisi itu,” demikian dipaparkan Jhonson usai menerima audiensi DPRD Kabupaten Banyuwangi di Gedung Sekjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/07/2018).

Jhonson memastikan mekanisme kerjasama antara Banggar dan Komisi di DPR sangat jelas. Ketika ada pembahasan anggaran maka komisi terlibat mulai dari program sampai kepada nominal anggarannya. Hasil pembahasan tersebut kemudian dibahas oleh Banggar bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan bentuknya konsultasinya bisa dilakukan dengan dua cara yakni secara lisan dengan mengundang Komisi untuk melakukan pembahasan atau meminta pendapat secara tertulis.

“Yang terpenting kita sampaikan, Komisi tidak mungkin ditinggalkan karena komisilah yang membicarakan mulai dari perencanaan kemudian program dan juga anggaran dari masing-masing dinas yang ada di kabupaten” imbuh Jhonson.  

Ketua BKD berharap kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi agar di dalam tatib yang baru diatur bagaimana proses pembahasan APBD mulai dari perencanaan dan nominal dengan melibatkan Banggar dan Komisi. (apr,mp)